No.

Peraturan Daerah

Tentang

1.

Peraturan Daerah No. 1 tahun 2007

Urusan Pemerintahan wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

2.

Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007

Hari Jadi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

3.

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007

Lambang Daerah Minahasa Tenggara

4.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007

Lembaran Daerah dan Berita Daerah

5.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007

Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat Daerah dan Sektretariat Dewan Kabupaten Minahasa Tenggara

6.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

7.

Peraturan Daerah No. 7 tahun 2007

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

8.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007

Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

9.

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007

APBD Kabupaten Minahasa Tenggara

10.

Peraturan Daerah NO. 10 Tahun 2008

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan

11.

Peraturan Daerah no. 10a Tahun 2008

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

12.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

13.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008

Tata Cara, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua

14.

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008

Bantuan Keungan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara

15.

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2008

Alokasi Dana Desa (ADD)

16.

Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

17.

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan di Kabupaten Minahasa Tenggara

18.

Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2008

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara

19.

Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2008

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Tenggara

20.

Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

21.

Peraturan Daerah No.20 Tahun 2008

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 6 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

22.

Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 6 Tahun 2007 Tentang Susunan Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

23.

Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2008

APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2009

24.

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009

Izin Usaha dan Pungutan Retribusi Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Minahasa Tenggara

25.

Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009

Izin Usaha dan Pungutan Retribusi Usaha Perjalanan di Kabupaten Minahasa Tenggara

26.

Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009

Izin Usaha dan Pungutan Retribusi Rumah makan di Kabupaten Minahasa Tenggara

27.

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2009

Izin Usaha dan Pungutan Retribusi Restoran di Kabupaten Minahasa Tenggara

28.

Peraturan Daerah No.5 Tahun 2009

Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Serta Pungutan Pajak dan Retribusi Atasnya

29.

Peraturan Daerah No.6 Tahun 2009

Pengelolaan Usaha Pertambangan umum

30.

Peraturan Daerah No.7 Tahun 2009

Penyelenggaraan Kegiatan Pengusaha Minyak dan Gas Bumi

31.

Peraturan Daerah No.8 Tahun 2009

Retribusi Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Minahasa Tenggara

32.

Peraturan Daerah No.9 Tahun 2009

Retribusi Izin usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kabupaten Minahasa Tenggara

33.

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009

Peraturan Daerah Tentang Bangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara

34.

Peraturan Daerah No.11 Tahun 2009

Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan di Kabupaten Minahasa Tenggara

35.

Peraturan Daerah No.12 Tahun 2009

Pemberian Izin Pengelolaan Kayu dan Non Kayu Pada Tanah Milik / Pasini, serta Pungutan Retribusi hasil Perkebunan dan susunan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Resort Pemangkuan Hutan