Teken Pakta Integritas, Bupati Wajibkan Pejabat Utamakan Pelayanan

Ratahan, Senin (27/02). Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH mewajibkan para pejabat untuk mengutamakan pelayanan ke masyarakat. Hal tersebut dikatakan bupati pada penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja eselon II.

Menurut Sumendap, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2011 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, semua pejabat pemerintah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.

‘’Kegiatan ini jangan hanya jadi seremonial melainkan harus diimplementasikan kepada masyarakat. Saya minta pejabat bertindak profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

Untuk penilaian kinerja tambah Bupati, para ASN harus punya komitmen menjalankan program perencanaan di setiap SKPD. Dimana ditargetkan ke depan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mitra harus mendapat nilai B. Setelah penandatangan ini, harus segera diikuti ke semua jajaran secara berjenjang yakni eselon III dan IV.

Pasar Liwutung Diresmikan, 6 Bulan Gratis Retribusi

Pasan, Kamis (23/02/2017). Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara James Sumendap, SH meresmikan Pasar Liwutung.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara :

 

Momentum ini sesungguhnya merupakan manifestasi (wujud nyata) dari pada perjuangan bapak Bupati yang mengambil langkah terobosan yakni membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementrerian perdagangan RI dan Dinas Perindag Provinsi Sulut guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan sehingga Kabupaten Minahasa Tenggara mendapat sentuhan kebijakan dalam bentuk DAK.

 

BAPAK BUPATI DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut :

 Pertama, bahwa dasar pelaksanaan acara peresmian dan pengoperasian pasar rakyat pasan adalah :

  1. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
  2. Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang pedoman pembangunan dan pengolahan sarana perdagangan.

 

Kedua, bahwa maksud dan tujuan pembangunan pasar adalah mengakselerasi laju roda perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara, peningkatan pendapatan asli daerah, dan yang paling utama yakni sebagai media transaksi yang menyediakan beragam kebutuhan masyarakat lokal.

 

Ketiga, bahwa asset Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada pasar ini terdiri dari  :

  • Luas tanah ± 1.260  (seribu dua ratus enam puluh meter bujur sangkar).
  • Luas bangunan permanen ±……………. Adapun jumlah kios yakni 9 unit serta 1 kantor petugas pasar dan 1 unit los 75 pedagang.

 

Keempat, pembangunan pasar rakyat pasan dilaksanakan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar satu milyar tiga ratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah.

 

Kelima, penataan-penataan ketika pasar ini beroprasi, kami selaku Dinas yang membidangi mengacu pada peraturan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional pasal 19 ayat 3 huruf C yang mengamatkan “penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelolah pasar.

 

Pertumbuhan Ekonomi Capai 6,7 Persen

Ratahan, Jumat (17/02). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara menyatakan, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2016 menyentuh angka 6,7 persen, atau lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan pada tahun 2015 yang tumbuh 6,16 persen.

“Pertumbuhan ekonomi daerah kita, seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai 6,7 persen,” kata Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Minahasa Tenggara Kyrie Ruata.

Ia menuturkan pertumbuhan ekonomi tersebut, dipengaruhi oleh sejumlah indikator utama yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruta (PDRB) per kapita pada tahun 2016 berjumlah Rp 35.172.936, atau lebih tinggi dari tahun 2015 Rp 34.486.967.

Indikator yang paling mempengaruhi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga mendorong peningkatan PDRB per kapita.

Bahkan kegiatan pembangunan dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara.

Dimana pengaruh dari pembangunan memang sangat besar, khususnya untuk jalan-jalan penghubung, infrastruktur pertanian, sampai pembangunan pasar yang mendorong sektor perdagangan di daerah.

Dengan capaian yang ada maka Pemerintah Daerah terus memberikan perhatian terhadap peningkatan terhadap ekonomi kerakyatan. Caranya, melaksanakan percepatan pemantapan program-program khusus dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

 

 

Sekda Mitra Buka Bimtek Penyusunan LAKIP

MANADO, Kamis (16/02). Menindaklanjuti penyerahan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kementrian PAN-RB, Pemkab Mitra melalui Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Mitra, menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP yang dilaksanakan di Lagon Hotel Manado.

Tahun 2016 meraih predikat cukup atau ‘CC’ dari Kementrian PAN-RB. Tahun ini Pemkab Mitra menargertkan LAKIP mendapat predikat AA.

‘’Saya minta para SKPD dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya akan pelaksanaan Bimtek ini, agar proses penyusunan LAKIP tahun 2017 tidak mendapat kendala dan penilaian LAKIP bisa naik sampai penialaian AA,’’ujar Liwe saat membuka kegiatan.

Bimtek ini lanjutnya, sangat penting untuk lebih meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan kinerja dari seluruh jajaran di Pemkab Mitra.

Pembawa materi pada Bimtek tersebut, Kabag Perencanaan Kinerja dan Anggaran Agusdin Muttakin Ak MM dan Kasubid Analisis Singkronisasi Kebijakan Akuntabilutas Pemerintah di Kementerian PAN-RB

Pertahankan WTP, Bupati Minta OPD Kelola Keuangan Sesuai Aturan

RATAHAN, Selasa (14/02). Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara untuk serius dalam pengelolaan Keuangan dan sesuai aturan Agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dipertahankan.

”Efisiensi anggaran sangat diperlukan. Azas manfaat dikedepankan sehingga Pengelolaan keuangan benar-benarbtepat sasaran,” tegas Bupati.

Pengawasan tiap Kepala Perangkat Daerah harus terus dilakukan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan keuangan.

Bahwa dalam penyusunan laporan keuangan ini, harus dibuktikan bahwa kerja keras akan membuahkan hasil yaitu mempertahankan opini WTP. Sehingga wajib hukumnya bagi Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya untuk selalu mengikuti aturan yang terbaru supaya semua program tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Minahasa Tenggara Mecky Tumimomor, SE mengatakan, laporan keuangan akan disusun setiap OPD secara teliti dan mendetail sebelum disampaikan ke BPK.

Data ASN Gunakan Simpeg Terintegrasi

RATAHAN,  –Badan Kepegawaian dan  Pengembangan SDM (BKPSDM), Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Terintegrasi dalam melakukan pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau sudah berfungsi, tentu kita sudah akan dimudahkan dalam penyelesaian administrasi ASN dengan menggunakan Simpeg,” kata Kepala BKPSDM Mitra Berty Sandag SE, Senin (13/2/2017).
Menurutnya saat ini server Simpeg sudah selesai dengan menyiapkan ruang untuk masing-masing satuan kerja dalam mengimput data.

”Jadi tinggal dioperasikan sehingga pendataan akan menjadi Mudah. Apalagi kalau datanya sudah ribuan, tentu akan sangat memudahkan dalam menyelesaikan sejumlah administrasi mulai dari kenaikan pangkat, pensiun hingga hal lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian,” jelas Sandag.

Sistem ini tambahbya, menggunakan sistem online agar di setiap OPD tinggal menginput data di kantornya.

Alami Peningkatan, Laporan LAKIP Minahasa Tenggara Raih Predikat CC

RATAHAN,  – Hasil Laporan Akuntabilitasi Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Minahasa Tenggara (Mitra) di bawah kepemimpinan Bupati James Sumendap mengalami peningkatan. Dari hasil evaluasi Kementrian PAN-RB, Pemkab Mitra meraih predikat cukup atau ‘CC’ dengan total nilai 50.15, dari berbagai kabupaten / kota di wilayah Maluku, Papua, Sulawesi, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta (DIY).

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara, berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

“Evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi Pemkab Minahasa Tenggara untuk lebih meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan kinerja dari seluruh jajaran di Pemkab Minahasa Tenggara,” ujar Sumendap, saat menerima langsung LAKIP yang diserahkan Asman Abnur, di Jogjakarta, Senin (6/2/2017).

Sementara juru bicara Pemkab Mitra Franky Wowor S.Sos, menambahkan, hasil penilaian ini merupakan wujud peningkatan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan James Sumendap SH, yang ditunjang oleh para jajaran SKPD.

 

sumber : manadotoday.co.id

Bupati Mitra Terima Hasil Evaluasi LAKIP dari Kementrian PAN-RB

JOKYAKARTA, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH Senin (6/2/2017) menerima   hasil Evaluasi Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) di Jokyakarta.

Menurut bupati,  LAKIP ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi setiap tahun, tentang hasil capaian pertanggungjawaban SKPD dan nantinya akan di rampungkan menjadi LAKIP daerah.

”Saya minta agar SKPD untuk lebih proaktif dalam penyusunan LAKIP karena ini sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dilaporkan ke Kementerian PAN-RB untuk dievaluasi,” kata Sumendap.

Evaluasi tersebut lanjut Sumendap, menjadi bahan bagi Pemkab Minahasa Tenggara untuk lebih meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan kinerja.

Sumber : manadotoday.co.id