DPRD Mitra Sahkan APBD Perubahan 2018

 

Ratahan, mitrakab.go.id , – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Mitra tahun 2018 disahkan oleh DPRD Mitra pada rapat paripurna, Jumat (28/9/2018). (lebih…)

Bupati Apel Olahraga Pagi

Ratahan, mitrakab.go.id – Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara  James Sumendap SH, dan Wakil BupatiDrs. Jesaya Legi,   bertempat di halaman kantor bupati, Jumat (28/9/2018)  melakukan senam bersama dengan Aparatur Sipil Negara  di lingkup Pemkab Mitra.  (lebih…)

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018 -2023

Manado, Mitrakab.go.id – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thajo Kumolo melantik Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Kabupaten Minhasa Tenggara terpilih periode 2018 -2023, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut Selasa (28/09/2018). (lebih…)

Bupati Paparkan LAKIP di Kemenpan

Jakarta, mitrakab.go.id, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terus  melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi yaitu dengan  memaparkan  Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, (lebih…)

Bupati lakukan perjanjian kerja sama dengan APIP dan APH terkait indikasi korupsi

Manado, Mitrakab.go.id  Dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahBupati Minahasa Tenggara  mengadakan Perjanjian kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

latar belakang pentingnya MoU dan PKS ini, di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak.

Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah atau kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerjasama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik.