Berita

Ratahan (16032021) – Mewakili Bupati Minahasa Tenggara, Wakil Bupati Drs. Jesaja J. O. Legi memberikan sambutan dan arahan, serta membuka secara resmi kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022.Wakil Bupati didampingi oleh Sekda David H. Lalandos, A.P., M.M., Asisten I Janni Rolos, S.Sos., M.E., Asisten II Drs. F. H. Mokorimban, dan Asisten III Ir. Elly Sangian, M.E.

Ratahan (04/03/2021) – Pemerintah Kabupaten Daerah (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) melaui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama dengan Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi Utara (Sulut), menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sosialisasi ini dibuka langsung Wakil Bupati Mitra Drs Jocke Legi dan dihadiri oleh sejumlah LSM pimpinan ormas yang ada di Mitra,
Wakil Bupati menyampaikan, ormas sebagai mitra pemerintah sangat strategis dalam pembangunan yang ada di daerah.

Selain itu, Wakil Bupati juga menyampaikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kanwil Sulut dan Pemkab Mitra telah menandatangani perjanjian kerja sama tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang usaha mikro, kecil dan menengah.

Ratahan (03/03/2021) – Bertempat di Sport Hall Kantor Bupati Minahasa Tenggara, Wakil Bupati Jocke Legi membuka kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Kegiatan tersebut diikuti Ketua DPRD Marty Ole S.Mn, Wakil Ketua DPRD Chatrien Mokodaser, Sekertaris Daerah Kabupaten Mitra David H Lalandos AP.MM, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mitra, anggota DPRD, para staf khusus, staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, tokoh agama dan masyarakat, tokoh pemuda serta insan Pers.

Wakil Bupati saat membacakan sambutan Bupati James Sumendap SH menyampaikan, forum lintas daerah merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.