Bupati Hadiri Rakornas TPID

Jakarta, mitrakab.go.id- Bupati Minahasa Tenggara menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-7 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2016  Kamis (27/7/2017)  di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Rakornas bertema “Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah guna Mempercepat Infrastuktur dan Tata Niaga Pangan” akan dihadiri jajaran menteri Kabinet Kerja serta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Sebanyak 34 gubernur dan 455 bupati/wali kota dari seluruh Indonesia akan mewakili TPID di daerahnya.
Saat memberikan sambutan, Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat penting, tapi pengendalian inflasi juga sangat penting. “Saya kira dalam tiap pertemuan selalu saya sampaikan itu kepada gubernur, bupati, dan wali kota,” ujar Presiden.  Presiden Jokowi mengucapkan rasa syukur karena angka inflasi di Indonesia terbilang rendah pada 2017 ini. Bahkan, angka itu disebut terendah sepanjang tujuh tahun terakhir. Berdasarkan informasi Bank Indonesia (BI), rata-rata inflasi periode 2016 hingga Juli 2017 sebesar 3,02 persen. Angka ini turun dari inflasi 2015 yakni sebesar 3,35 persen. “Artinya, kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah,” sebut Presiden.

Presiden juga mengapresiasi kinerja para gubernur, bupati dan walikota yang dinilai mulai mengerti pentingnya
mengendalikan inflasi. “Ini berkat saudara semuanya yang tahu betul apa itu fungsi inflasi,” terang Jokowi.
Presiden Jokowi juga menekankan daerah dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi ke tingkat yang rendah. Menurut Jokowi beberapa kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan.

Selanjutnya, Bupati Minahasa Tenggara mengatakan, kehadirannya selaku kepada daerah di Rakornas VIII ini sangatpenting sebagai koorinasi pusat dan daerah dalam penanganan inflasi. pengendalian Inflasi di Kabupaten Mitra  telah dilakukan dengan berbagai program seperti menyiapkan infrastruktur jalan yang baik diseluruh pelosok Mitra. “Infrastruktur yang baik dengan sendirinya akan memudahkan pendistribusian bahan kebutuhan pokok sampai ke daerah-daerah pelosok. Dengan demikian maka tentu inflasi akan terjaga,”ujarnya Bupati.

Selain masalah infrastruktur, lanjut Bupati, Pemkab Mitra juga fokus pada peningkatan sarana pertanian khususnya penyediaan logistik pangan bagi masyarakat.  Jika seluruh infrastruktur baik, Bupati  menjamin Pemkab dapat mengendalikan inflasi.

 

Lomba Paduan Suara Campuran

Ratahan, mitrakab.go.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 72 di tahun 2017.Kabupaten Minahasa Tenggara bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) menggelar lomba paduan suara campuran yang bertepat di Gedung Plaza Ratahan.
Peserta Lomba paduan suara diikuti oleh seluruh kecamatan  yang ada di Minahasa Tenggara.
Selaku pemerintah menyampaikan banyak terimakasih dan mengapreasi dengan adanya lomba paduan Suara dan bagi adik-adik pemuda Pasan Choir, yang telah meramaikan kegiatan paduan suara baru-baru ini,” Ujar Martinus Ratulangi selaku Camat Ratahan.
Tampak hadir jajaran Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara diantaranya Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Drs. Godlif Mamahit, Asisten II Robby Ngongoloy, Asisten III Setkab Pieter Owu serta Kepala Dinas Kominfo Kab.Minahasa Tenggara, camat dan Hukum Tua, lurah se-Kabupaten Mitra,  yang ikut memberikan support untuk tim paduan suara masing-masing.

Bupati Terima Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian

BANDA ACEH, Sabtu (6/5/2017). Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan untuk 20 orang yang dianggap berjasa dalam pembangunan. Penghargaan ini diberikan untuk gubernur hingga petani. Ada dua anugerah yang diberikan yaitu penghargaan Satya Lencana Wirakarya dan Satya Lencana Pembangunan di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) ke-15, yang digelar di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh, Aceh, Sabtu 6 Mei 2017.
Sebanyak 10 orang mendapat anugaerah Satya Lencana Pembangunan diantaranya Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara James Sumendap, SH dan 10 orang lagi memperoleh Satya Lencana Wirakarya. Presiden Jokowi turun dari panggung utama dan kemudian menyematkan tanda penghargaan saat kepada Bupati Minahasa Tenggara. Keputusan untuk memberikan penghargaan bagi orang yang dianggap berjasa ini ditetapkan di Jakarta pada 28 April 2017.“Menganugerahkan tanda kehormatan tanda Setya Lencana Pembangunan kepada mereka yang nama dan jabatanya tersebut atas jasa-jasanya terhadap negara dalam pembangunan negara pada umumnya atau dalam melaksanakan pembangunan dalam ketahanan pangan dan pertanian khususnya,” bunyi putusan yang dibacakan seorang panitia.
Pemberian tanda penghargaan tersebut sebagai penghargaan tertinggi sekaligus apresisasi atas kepedulian, niat serta kerja keras Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di bidang Pertanian. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya sesaat sebelum membuka secara resmi Penas KTNA menekankan agar semua pihak selalu memberikan dukungan kepada para petani dan nelayan. “Kita ingat waktu kecil dengar orang-orang tua kita bilang, kalau tidak ada petani yang kerja keras, kita mau makan apa. Kalau tidak ada nelayan yang kerja keras, kita mau makan ikan apa. Karena itu kita harus sayang kepada petani dan nelayan,” ujar Presiden Joko Widodo. , Presiden Joko Widodo juga mengajak masing-masing kepala daerah untuk kembali melihat potensi unggulan bidang pertanian dan kelautan di wilayahnya.
Perhelatan Penas Tani dan Nelayan ini berlangsung semarak dan meriah dan diperkirakan sebanyak 35.000 undngan yang hadir dari berbagai penjuru tanah air saat menghadiri Penas Tani dan Nelayan nasional yang tahun ini dengan tema “ Kita Mantapkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”.

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Sehat

Ratahan, Kamis (30/03). BAPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kabupaten Sehat Kabupaten Minahasa Tenggara, yang di hadiri 0leh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Drs Robby Ngongoloy, MSi, Wakil Ketua Forum Kabupaten Sehat Minahasa Tenggara Dr. Lily Mawati, Sekretaris Forum Kabupaten Sehat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kepala BAPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara Drs Bonifasius Mokorimban, MM, menyatakan, Penyelenggaraan Kabupaten sehat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dasar Hukum: Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun  2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2015. Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara telah dibentuk tim Pembina Kabupaten Sehat sesuai SK Bupati Nomor 22 tahun 2016. Dan Forum Kabupaten Sehat sesuai SK. Bupati nomor 23 tahun 2016. Kemudian diikuti dengan pembentukan forum tingkat kecamatan dan forum tingkat desa/kelurahan. Setiap 2 tahun sekali Kabupaten/Kota Sehat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan diberikan penghargaan Swastisaba, dengan 3 kategori :

  1. Penghargaan Padapa
  2. Penghargaan Wiwerda
  3. Penghargaan Wistara

Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan dan perangkat daerah yang termasuk dalam Tim Pembina telah menyiapkan banyak hal untuk persiapan keikutsertaan kabupaten Minahasa Tenggara. Penilaian Kabupaten Sehat akan dilakukan pada 3 April 2016 dengan TIM Penilai dari Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, Biro Kesra Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara beserta PKK.

 

 

Bupati Sampaikan LKPJ Tahun 2016

RATAHAN, Senin (27/03). DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2016, bertempat di ruang Sidang DPRD.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Drs Tavif Watuseke, didampingi Wakil Ketua Tonny Hendrik Lasut Am.Tm dan Katrien Mokodaser, serta dihadiri Wakil Bupati Ronald Kandoli.

Bupati James Sumendap mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2016 merupakan kewajiban pemerintah serta wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat konstitusional.

Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban pemerintah serta wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat konstitusional dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Bahkan tahapan ini sesuai kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sekda Warning LKPD dan LKIP Dituntaskan

RATAHAN, Sabtu (18/03). Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara (Mitra), Ir Farry Liwe memberikan warning keras kepada Perangkat Daerah agar segera menuntaskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Kepada Perangkat Daerah diberikan waktu hanya sampai pekan depan. Karena menurut Sekda bahwa deadline waktu ini sejalan dengan jadwal yang ditargetkan. Bahkan pihaknya sudah menegaskan hal tersebut kepada Badan Keuangan Daerah agar semuanya tuntas pada Tanggal 31 Maret.

”Ini harus tuntas secepatnya karena akan diajukan ke DPRD,” tegasnya.

Limit waktu ini, menurutnya sudah menjadi komitmen bersama bahwa untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK, sehingga kerja semua lini haruslah kerja maksimal.

Selain  LKPD, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) sudah masuk di Inpektorat, sehingga target sebelum 31 Maret LKIP Kabupaten Mitra sudah dimasukkan ke Kemenpan RB.

Konsultasi Publik Bahas RKPD 2018

RATAHAN, Kamis (16/03). Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) saat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2018 akan meminta masukan atau usulan dari masyarakat.

Diskusi Publik dalam rangka penyusunan RKPD tersebut dibuka secara resmi oleh Sekda Mitra Ir. Farly Liwe, bertempat di ruang rapat Bappeda.

Sekda pada sambutannya mengatakan, diskusi ini sangat penting dalam rangka menjalankan program pada tahun 2018 mendatang, agar bermanfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

“Saya berikan apresiasi terhadap Bappeda dengan mengelar diskusi publik ini, dengan meminta masukan dan usulan, maka penyusunan RKPD tahun 2018 akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan,” ujar Sekda.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Drs. Bonny Mokorimban, MM mengungkapkan, konsultasi publik memang perlu, pasalnya, ini salah satu tahapan untuk mendapat informasi dari masyarakat yang bisa menjadi usulan untuk diterapkan pada program di tahun 2018.

Bahwa nantinya dalam penyusunan RKPD, apa yang menjadi masukan masyarakat akan dimasukan pada program Pemerintah Daerah tahun 2018.

Sebelum dilaksanakan Diskusi Publik penyusunan RKPD, pihaknya telah melaksanakan Musrembang di tingkat Kecamatan, yang sebelumnya Musrenbangdes.

Pasar Tombatu Diresmikan


TOMBATU, Selasa (13/03). Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, meresmikan pemanfaatan pasar Tombatu. Pasar yang berbandrol Rp 58 miliar tersebut, yang memiliki sekira 130-an pedagang, 27 kios serta satu los.

Bupati mengatakan, dengan bertambahnya fasilitas pasar ini, pergerakan perekonomian rakyat di Kecamatan Tombatu pasti akan meningkat, bahkan dapat memberikan kesejahteraan kepada warga.

“Saya berharap pengoperasian pasar Tombatu dapat beroperasi setiap hari, guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Bupati, saat memberikan sambutan.

Dijelaskan Bupati, dengan adanya pasar baru ini, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk membeli keperluan rumah tangga, karena kebutuhan telah tersedia di pasar ini.

“Ini dimaksud agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat jika masyarakat tidak lagi berbelanja di daerah lain,” jelasnya sembari meminta agar pedagang dan masyarakat dapat menjaga pemanfaatan pasar dengan maksimal.


 

sumber : manadotoday.co.id

Bupati Canangkan Mitra Bebas Sampah 2020

RATAHAN, Jumat (10/03). Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH mencanangkan Kabupaten Minahasa Tenggara bebas sampah 2020 dan kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), serta persiapan penilaian Adipura untuk Ratahan di halaman kantor Bupati.

Usai kegiatan pencanangan yang dihadiri Ketua DPRD Drs Tavif Watuseke serta para pejabat pemkab dan seluruh ASN, Polsek Urban Ratahan, Koramil Ratahan dilanjutkan dengan jalan sehat dan bersih2 Kota Ratahan.

Kegiatan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2017 mengambil tema  ”Melaksanakan pengelolaan sampah terintegrasi dari gunung, sungai, kota, pantai hingga laut untuk mewujudkan Indonesia bersih sampah 2020″.

Bupati mengajak masyarakat melakukan aksi nyata bersama, bergerak dari tingkat paling terkecil yakni keluarga, lingkungan, desa atau kelurahan, kecamatan sampai kabupaten, tanpa tekecuali untuk ambil bagian dalam aksi kepedulian terhadap lingkungan sekitar dalam mengendalikan sampah.

”Kesadaran buang sampah dan bersih-bersih lingkungan datang dari diri kita sendiri. Untuk itu kita harus sadar diri dan sadar lingkungan,” ujar Bupati.

DPRD Mitra Sahkan Tiga Ranperda

RATAHAN, Rabu (08/03). Bertempat di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara (Mitra) yang dipimpin ketua Dekab Tavif Watuseke, didampingi Wakil ketua, Tonny Lasut dan Khaterin Mokodaser, digelar Paripurna Pengesahan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun ketiga Perda yang disahkan yaitu Penggunaan Pasar Rakyat, Penamaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) dan Adminitrasi Kependudukan.

Bupati James Sumendap SH, dalam kesempatan itu, memberikan apresiasi bagi pimpinan DPRD bahkan Pansus, yang sudah bekerja maksimal, sehingga disahkannya tiga ranperda tersebut.

“Pada intinya saya memberikan apresiasi yang setingi-tingginya atas kinerja pimpinan bahkan pansus dewan yang sudah bekerja keras. Sehingga tiga ranperda tersebut boleh disahkan sebagaimana jadwal yang diharapkan,” kata Bupati.

Ditegaskannya, ketika tiga ranperda yang disahkan agar langsung ditindaklanjuti oleh instansi masing-masing, sebab ini untuk kepentingan publik. Dan dalam pelaksanaannya, diharapkan peran DPRD dalam melakukam pengawasan terhadap tiga ranperda yang telah disahkan.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga diminta agar proaktif membantu setiap program pemerintah. Dengan melakukan ktitik yang membangun demi kemajuan Kabupaten Mitra.