Pertumbuhan Ekonomi Capai 6,7 Persen

Ratahan, Jumat (17/02). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara menyatakan, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2016 menyentuh angka 6,7 persen, atau lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan pada tahun 2015 yang tumbuh 6,16 persen.

“Pertumbuhan ekonomi daerah kita, seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai 6,7 persen,” kata Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Minahasa Tenggara Kyrie Ruata.

Ia menuturkan pertumbuhan ekonomi tersebut, dipengaruhi oleh sejumlah indikator utama yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruta (PDRB) per kapita pada tahun 2016 berjumlah Rp 35.172.936, atau lebih tinggi dari tahun 2015 Rp 34.486.967.

Indikator yang paling mempengaruhi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga mendorong peningkatan PDRB per kapita.

Bahkan kegiatan pembangunan dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara.

Dimana pengaruh dari pembangunan memang sangat besar, khususnya untuk jalan-jalan penghubung, infrastruktur pertanian, sampai pembangunan pasar yang mendorong sektor perdagangan di daerah.

Dengan capaian yang ada maka Pemerintah Daerah terus memberikan perhatian terhadap peningkatan terhadap ekonomi kerakyatan. Caranya, melaksanakan percepatan pemantapan program-program khusus dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

 

 

Sekda Mitra Buka Bimtek Penyusunan LAKIP

MANADO, Kamis (16/02). Menindaklanjuti penyerahan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kementrian PAN-RB, Pemkab Mitra melalui Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Mitra, menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP yang dilaksanakan di Lagon Hotel Manado.

Tahun 2016 meraih predikat cukup atau ‘CC’ dari Kementrian PAN-RB. Tahun ini Pemkab Mitra menargertkan LAKIP mendapat predikat AA.

‘’Saya minta para SKPD dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya akan pelaksanaan Bimtek ini, agar proses penyusunan LAKIP tahun 2017 tidak mendapat kendala dan penilaian LAKIP bisa naik sampai penialaian AA,’’ujar Liwe saat membuka kegiatan.

Bimtek ini lanjutnya, sangat penting untuk lebih meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan kinerja dari seluruh jajaran di Pemkab Mitra.

Pembawa materi pada Bimtek tersebut, Kabag Perencanaan Kinerja dan Anggaran Agusdin Muttakin Ak MM dan Kasubid Analisis Singkronisasi Kebijakan Akuntabilutas Pemerintah di Kementerian PAN-RB

Pertahankan WTP, Bupati Minta OPD Kelola Keuangan Sesuai Aturan

RATAHAN, Selasa (14/02). Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara untuk serius dalam pengelolaan Keuangan dan sesuai aturan Agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dipertahankan.

”Efisiensi anggaran sangat diperlukan. Azas manfaat dikedepankan sehingga Pengelolaan keuangan benar-benarbtepat sasaran,” tegas Bupati.

Pengawasan tiap Kepala Perangkat Daerah harus terus dilakukan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan keuangan.

Bahwa dalam penyusunan laporan keuangan ini, harus dibuktikan bahwa kerja keras akan membuahkan hasil yaitu mempertahankan opini WTP. Sehingga wajib hukumnya bagi Kepala Perangkat Daerah dan jajarannya untuk selalu mengikuti aturan yang terbaru supaya semua program tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Minahasa Tenggara Mecky Tumimomor, SE mengatakan, laporan keuangan akan disusun setiap OPD secara teliti dan mendetail sebelum disampaikan ke BPK.

Data ASN Gunakan Simpeg Terintegrasi

RATAHAN,  –Badan Kepegawaian dan  Pengembangan SDM (BKPSDM), Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), akan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Terintegrasi dalam melakukan pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau sudah berfungsi, tentu kita sudah akan dimudahkan dalam penyelesaian administrasi ASN dengan menggunakan Simpeg,” kata Kepala BKPSDM Mitra Berty Sandag SE, Senin (13/2/2017).
Menurutnya saat ini server Simpeg sudah selesai dengan menyiapkan ruang untuk masing-masing satuan kerja dalam mengimput data.

”Jadi tinggal dioperasikan sehingga pendataan akan menjadi Mudah. Apalagi kalau datanya sudah ribuan, tentu akan sangat memudahkan dalam menyelesaikan sejumlah administrasi mulai dari kenaikan pangkat, pensiun hingga hal lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian,” jelas Sandag.

Sistem ini tambahbya, menggunakan sistem online agar di setiap OPD tinggal menginput data di kantornya.

Alami Peningkatan, Laporan LAKIP Minahasa Tenggara Raih Predikat CC

RATAHAN,  – Hasil Laporan Akuntabilitasi Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Minahasa Tenggara (Mitra) di bawah kepemimpinan Bupati James Sumendap mengalami peningkatan. Dari hasil evaluasi Kementrian PAN-RB, Pemkab Mitra meraih predikat cukup atau ‘CC’ dengan total nilai 50.15, dari berbagai kabupaten / kota di wilayah Maluku, Papua, Sulawesi, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta (DIY).

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara, berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

“Evaluasi tersebut akan menjadi bahan bagi Pemkab Minahasa Tenggara untuk lebih meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan kinerja dari seluruh jajaran di Pemkab Minahasa Tenggara,” ujar Sumendap, saat menerima langsung LAKIP yang diserahkan Asman Abnur, di Jogjakarta, Senin (6/2/2017).

Sementara juru bicara Pemkab Mitra Franky Wowor S.Sos, menambahkan, hasil penilaian ini merupakan wujud peningkatan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan James Sumendap SH, yang ditunjang oleh para jajaran SKPD.

 

sumber : manadotoday.co.id

Bupati Mitra Terima Hasil Evaluasi LAKIP dari Kementrian PAN-RB

JOKYAKARTA, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH Senin (6/2/2017) menerima   hasil Evaluasi Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) di Jokyakarta.

Menurut bupati,  LAKIP ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dipenuhi setiap tahun, tentang hasil capaian pertanggungjawaban SKPD dan nantinya akan di rampungkan menjadi LAKIP daerah.

”Saya minta agar SKPD untuk lebih proaktif dalam penyusunan LAKIP karena ini sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dilaporkan ke Kementerian PAN-RB untuk dievaluasi,” kata Sumendap.

Evaluasi tersebut lanjut Sumendap, menjadi bahan bagi Pemkab Minahasa Tenggara untuk lebih meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan kinerja.

Sumber : manadotoday.co.id

Mitra Bakal Miliki Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro di Desa Poniki

RATAHAN, – Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali dilirik para investor luar, kali ini rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) di desa Poniki, Kecamatan Pasan. Hal ini terungkap dalam rapat pemeriksaan terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Kamis (26/1/2017).

Saat ini sedang lakukan pemeriksaan kelengkapan proposal UKL-UPL oleh PT Pacifik Kawanua Lestari yang akan dilakukan pihak DLH, guna penerbitan ijin lingkungan, serta dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam proses pembangunan PLTMH, ujar Kepala Dinas DLH dr Tommy Soleman, melalui Kepala Bidang Tata Rencana Kajian dan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup, Linda Tololiu S.Sos ME, Kamis (26/1/2017).

Tololui mengatakan rencana pembangunan PLTMH ini akan menghasilkan 2 mega watt, yang dapat melayani listrik di beberapa wilayah yang ada di Minahasa Tenggara, melalui air sungai di desa Poniki.

“Jadi nanti setelah dikaji sudah sesuai UKL- UPL maka akan diajukan ke bupati untuk mendapatkan ijin lingkungan. Dan selanjutnya diserahkan kepada pemrakarsa untuk kelanjutan proses dokumen,”jelas Tololiu.

Sementara Asisten II Bidang Perekonomian dan pembangunan Robby Ngongoloy, mengatakan saat membuka rapat pemeriksaan UKL-UPL di kantor DHL, agar Dinas Lingkungan Hidup mengkaji sebaik- baiknya UKL-UPL, agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan.

“Saya berharap pihak pemrakarsa untuk serius menyiapkan dokumen yang diminta, agar proses pengurusan dapat berjalan lancar”, harap Ngongoloy.

Hadir pada rapat tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hisup dr Tommy Soleman, sejumlah instansi terkait, staf DLH serta pihak Dirut PT Pacifik Kawanua Lestari Shandy Gunawan dan empat personil konsultan.

sumber : manadotoday.co.id

Mitra Jadi Satu-satunya Daerah di Sulut untuk Uji Coba Penerbitan KIA Tahun 2017

RATAHAN,  – Setelah pada tahun 2016 penerbitan akte kelahiran mencapai target, yaitu 83 persen secara nasional, maka pada tahun 2017 ini Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Utara (Sulut) yang ditetapkan pemerintah pusat untuk uji coba Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Penerbitan KIA ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-112 DUKCAPIL TAHUN 2017 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana penerbitan KIA tahun 2017 ditandatangani Dirjen Kependudukan dan Capil, Zudan Arid Fakrulloh.

Setelah ditetapkan pemerintah pusat sebagai daerah uji coba penerbitan KIA, Disdukcapil Mitra kini membidik sekolah-sekolah yang ada di 12 Kecamatan.

“Kita bersyukur menjadi daerah satu-satunya di Sulut yang akan dijadikan uji coba dalam penerbitan KIA meski sebelumnya sudah ada daerah Tomohon yang melaksanakannya pada tahun silam. Daerah kita (Mitra) dipilih dikarenakan prosentase penerbitan akta kelahiran mencapai di atas 83 persen secara nasional,” ujar Kepala Disdukcapil David Lalandos AP MM, Kamis (18/1/2017).

Menurut Lalandos, kunjungan di sekolah-sekolah menjadi prioritas dan sudah akan dilakukan pengambilan foto untuk dipampang di kartu identitas tersebut.

Anak-anak di atas umur 5 tahun yang telah memiliki akta kelahiran akan dikunjungi untuk pengambilan foto diri, yang nantinya akan dipampang pada KIA. Sedangkan anak di bawah umur 5 tahun dan memiliki akta kelahiran belum akan difoto.

”Akta kelahiran ini menjadi syarat penerbitan KIA berdasarkan mekanisme yang ada,” pungkas Lalandos.

 

Sumber : manadotoday.co.id

ASN Lakukan Pungli Akan Dipecat

RATAHAN, – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH, mengancam akan memberikan sanksi tegas, berupa pemecatan bagi Aparat Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan praktek pungutan liar (pungli).

“Saya pecat ASN terlibat pungli. Karena hal tersebut sangat memalukan, dan merupakan bagian dari tindak korupsi,” tegas Sumendap, jumat pekan lalu.

Sumendap, menegaskan tak akan memberi kesempatan bagi para ASN yang ingin melakukan praktek-praktek pungli, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Sekarang tim sapu bersih pungli sudah ada, dan mereka akan turun ke instansi tanpa diketahui. Jadi saya peringatkan jangan sampai ada pegawai yang terkena operasi tangkap tangan,” katanya.

Menurut Sumendap, para ASN di Minahasa Tenggara tak harus melakukan praktek pungli, karena tingkat kesejahteraan para pegawai terus mendapatkan perhatian pemerintah.

“Makanya untuk tahun ini tunjangan kinerja dinaikan. Hal ini bertujuan agar para ASN tidak lagi melakukan praktek pungli yang sangat merugikan masyarakat, serta pemerintah daerah,” katanya.

Bupati juga meminta masyarakat agar melaporkan jika masih ada ASN yang melakukan praktek pungli.

“Kalau masih ada masyarakat temui, segera laporkan ke Pemkab, kita akan segera tindaklanjuti. Asalkan juga laporan sesuai fakta, yang didukung dengan bukti,” tandasnya.

 

sumber : manadotoday.co.id

Periksa Kendaraan Dinas, Bupati Mitra Minta Digunakan Sesuai Peruntukan

RATAHAN,Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap SH meminta kepada para pengguna Kendaraan Dinas (Kendis) agar memanfaatkannya sesuai peruntukan. Ini dikatakannya saat memeriksa  146 kendaraan roda empat dan 363 roda dua Jumat (13/1/2017).

” Saya minta agar SKPD dapat menjaga aset dengan baik dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dinas,” ujar Sumendap.

Sumendap mengatakan, mengenai SKPD yang baru yang belum mendapatkan Kendis untuk dicabut undi.

“‘Ada sekitar lima SKPD yang akan dicabut undi, kan ada berapa SKPD yang hilang pada penerapan PP 18 tahun 2016, jadi Kendis tersebut yang akan dicabut undi,”katanya.

Ditegaskan Sumendap, jika kedapan ada pejabat memakai Kendis tidak sesuai peruntukan maka akan ditarik.

”Saya minta juga masyarakat dapat mengawasi penggunaan Kendis ini. Jika ada pejabat yang salah menggunakan silakan lapor dan akan diberikan sanksi,” tegas Sumendap.

 

sumber : manadotoday.co.id