Bupati Canangkan Kabupaten Mitra Bebas Sampah Plastik

RATAHAN, mitrakab.go.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara canangkan  bebas dari sampah plastik yaitu   air minum berkemasan plastik ini disampaikan dalam acara rapat paripirna  penyampaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 –  2023,  yaitu Sukes Lingkungan Hidup,  Rabu(3/10/2018).

 “ dalam berbagai acara pemerintahan   dan kemasyarakatan,  agar tidak menggunakan minuman berkemasan plastik “ungkap Bupati Minahasa TenggaraJames Sumedap.

Ia menghimbau bagi para Hukum Tua  dal Lurah untuk menyusun peraturan Desa agar dalam kegiatan  di Desa harus bebas sampah plastik.

Bupati Apel Olahraga Pagi

Ratahan, mitrakab.go.id – Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara  James Sumendap SH, dan Wakil BupatiDrs. Jesaya Legi,   bertempat di halaman kantor bupati, Jumat (28/9/2018)  melakukan senam bersama dengan Aparatur Sipil Negara  di lingkup Pemkab Mitra.  (lebih…)

Bupati Paparkan LAKIP di Kemenpan

Jakarta, mitrakab.go.id, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terus  melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi yaitu dengan  memaparkan  Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, (lebih…)

Bupati lakukan perjanjian kerja sama dengan APIP dan APH terkait indikasi korupsi

Manado, Mitrakab.go.id  Dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahBupati Minahasa Tenggara  mengadakan Perjanjian kerja Sama (PKS) antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

latar belakang pentingnya MoU dan PKS ini, di samping mandat dari Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional negara, juga agar tidak terjadi kegamangan penyelenggara pemerintahan daerah dalam bertindak.

Perjanjian kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah atau kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerjasama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik.