Ratahan, mitrakab.go.id – Bupati James Sumendap, SH membuka Focus Group Discussion (FGD) Antara pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Direktorat Fakir Miskin Pesisir, pulau pulau kecil dan perbatasan antar negara dirjen penanganan fakir miskin kemensos RI yang diadakan di Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Minahasa Tenggara Kamis 12 Oktober 2017.

Kadis Sosial Fenggi Wurangian,SE,MSi dalam laporannya kegiatan ini bertujuan, mewujudkan sinergi dan kolaborasi penanganan fakir miskin di wilayah pesisir, pulau pulau kecil dan perbatasan antar negara serta  upaya pengelolaan usaha ekonomi produktif (UEP) dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH).

“Jadi sinergitas dan keterpaduan ditingkat kabupaten dapat terbangundalam upaya penanganan fakir miskin secara berkelanjutan khusus pengelolaan bantuan stimulan UEP serta perbaikan rumah tidak layak huni di daerah pesisir ungkap Kepala Dinas Sosial.

Penerima UEP 400 KK di dua Kecamatan Kec. Ratatotok dan Belang. Bantuan Rumah tidak layak huni diterima 20 keluarga di wilayah pesisir kec Ratatotok dan Belang. Peserta Dinas Kesehatan, Pemberdayaan Mayarakat, Dukcapil, Koperasi, Kelautan dan Perikanan, Perumahan, Tenaga kerja, Pertanian Peternakan, Pendidikan,Perindustrian dan Perdagangan, BANK BNIdan Kecamatan.

Bupati dalam sambutannya kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat miskin di Mitra,  k iranya program ini sukses sehingga tidak ada lagi masyarakat Miskin di Mitra.

Data yang diverifikasi dan validasi harus jelas dan tepat sasaran Impian saya kedepan tidak ada lagi masyarakat miskin di Mitra,  Bantuan dana untuk warga miskin seharusnya menjadi pertimbangan dan ada pelaporan dari masing-masing penerima, agar tepat sasaran karena sering kali bantuan lebih membuai warga karena mengharapkan bantuan dan tidak ada upaya untuk berusaha dan sebaiknya stimulan dengan program-program yang ada agar penerima bantuan dapat berusaha ungkap Bupati.

“Jika bantuan pemerintah difokuskan untuk infrastruktur, semisal pihak kementrian memberikan bantuan fisik seperti sarana penunjang untuk warga agar dapat berusaha. Contohnya perahu untuk nelayan, koperasi untuk usaha kecil, perlatan kerja dan lain sebagainya, tahun depan kami Pemerintah Kabupaten akan melakukan validasi terkait data kemisikinan, sebab ada warga yang terdata miskin namun memiliki sejumlah fasilitas penunjang seperti kendaraan, motor,  Saya mengharapkan pihak terkait dalam menghitung standar kemisikinan harusnya membuka parameter agar diketahui publik tambah Bupati.

“Ini dimaksudkan agar kita bisa menepis adanya warga miskin yang terus menjadi persoalan daerah dan negara ini. Sebab miskin hanya bagi orang malas saja, kecuali mereka yang sudah berstatus janda/duda yang memang sudah tak bisa apa-apa lagi” tambah Bupati.

Hadir Narasumber dari kemensos RI Direktur penanganan fakir Miskin pesisir, Pulau Pulau Kecil dan Perbatasan antar Negara Akifah El Ansary,SH,M.Hum,Asisten I Drs. G.H. Mamahit, perwakilan Dinsos Provinsi dan Pihak BNI Ratahan Michael Korua.

© 2017, Pemkab Minahasa Tenggara. All rights reserved.