RATAHAN, Sabtu (20/05/2017). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menindaklanjuti Surat Edaran KPK dan MoU antara Kemdagri dengan BPKP tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Menurut Kadis PMD Drs Jotje Wawointana melalui Kabid Frangky Batubuaja, SE bahwa, dengan adanya MoU tersebut dan penjabaran dari Permendes Nomor 4 Tahun 2017. Bahwa mewajibkan setiap desa untuk mempublikasikan program kerja dan anggaran di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Caranya kegiatan dan anggaran harus dipublikasi di alat peraga, misalkan baliho.

Sistem ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan transparansi terhadap pembangunan yang dikerjakan, agar masyarakat turut berpartisipasi aktif, dalam hal mengawal dan mengawasi program kegiatan pembangunan desa tersebut. Pada program pemerintah saat ini, setiap desa di Kabupaten Minahasa Tenggara menerima dana desa hampir Rp 1 miliar yang dicairkan secara bertahap. Dana tersebut dikelola oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan kejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas pelaksanaan program dan pembangunan desa. Dengan menerapkan prinsip jujur, efektif dan transparan.

© 2017, arlen wawointana. All rights reserved.