Pemkab Mitra Antisipasi Keamanan Idul Fitri dan Pengucapan Syukur

          

Ratahan, Kamis (22/06/2017). Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra) menggelar rapat koordinasi untuk menghadapi hari raya Idul Fitri pada 25-26 Juni dan pengucapan Sykur pada 2 Juli. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Ir Farry Liwe MSc, didampingi para Asisten, Pol-PP dan Dinas Perhubungan, bersama Polres Minsel Mitra, Kodim 1302 Minahasa, BKSAUA,FKUB, BAMAG, PHBI.

Dibahas mengenai pelaksanaan malam Takbiran, dimana untuk Minahasa Tenggara pelaksanaan malam Takbiran dipusatkan di Kecamatan Belang. Untuk sholat Ied dilaksanakan di masing-masing Mesjid. Kapolres Minsel AKBP Arya Perdana menghimbau agar peserta malam takbiran harus menjaga keamanan. Kendaraan tidak menggunakan knal pot racing dan tidak mengkonsumsi minuman keras. Pihaknya menurunkan 300 personel yang nantinya di back up juga oleh Polda Sulut.

Sekda Mitra Ir Farry Liwe meminta agar masyarakat jangan berlebihan pelaksanaannya, sebab ini demi keamanan serta ketertiban bersama. Karena inti dari pelaksanaan dua hayatan ini adalah demi kerukunan. Sehingga harus tetap waspada terhadap para pendatang luar daerah yang dianggap tidak jelas. Tindakan tegas untuk memulangkan pendatang tak memiliki identitas dan tujuan jelas, perlu dilakukan. Dan pada pengucapan nantinya, haruslah menjadi tuan rumah yang baik.

Dinas P3A Gelar Rapat Pokja PUG

Ratahan, Senin, (19/06/2017). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Minahasa Tenggara melaksanakan Rapat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Tingkat Kabupaten. Dengan peserta perwakilan per SKP, rapat Pokja PUG membahas strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Hal ini untuk bisa mempengaruhi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dengan tujuan perempuan dan laki-laki bisa memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Dalam kegiatan tersebut, Pakar Pengarusutamaan Gender Drs Boas Wilar, MSi didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Tenggara Fhebe Punuindoong, SH menyampaikan hal-hal teknis yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah tentang PUG. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang PUG Provinsi Sulut Lintje Tambalean, SE.

Sekda Ingatkan Disiplin ASN

Ratahan, Senin (19/06/2017).  Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra) melaksanakan apel Korpri. Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Ir Farry Liwe bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam sambutannya, Sekda mengatakan bahwa apel sebagai wujud nyata kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang kedisiplinan untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan profesionalisme.

Dari kegiatan apel, jajaran ASN Pemkab Mitra sekiranya akan semakin kokoh rasa nasionalismenya. Begitu juga mengenai wawasan kebangsaan. Sehingga setiap ASN dan Pemkab Mitra secara kelembagaan, dapat meningkatkan pelayanan prima kepada publik.

Dengan adanya apel Korpri, secara langsung dan berkelanjutan telah dilaksanakan pembinaan disiplin, Jiwa Korsa Korps, Etos kerja dan Evaluasi Kinerja bagi seluruh Anggota Korpri. Ini sejalan dengan Misi Pemkab Mitra yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Sehingga harapnya, ASN memiliki rasa satu korps yang mempunyai kesadaran sosial, jiwa kesatuan, rasa kesetiakawanan  atau solidaritas, serta kebanggaan akan tugasnya sebagai abdi masyarakat sehingga para ASN dalam menjalankan perkerjaan, tidak menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan kebutuhan perkerjaan dan aturan yang berlaku.

Desa Wongkai Wakili Mitra Lomba Desa Tingkat Provinsi

          

Ratahan Timur, Jumat, (16/06/2017). Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Provinsi utusan Kabupaten Minahasa Tenggara yang diwakili Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penilai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulut Drs Royke Mewoh dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Drs Benni Irwan, M,Si MA. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten 1 Pemkab Mitra, Drs Godlieb Mamahit, didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mitra Drs Jotje Wawointana.

Saat acara pembukaan, Hukum Tua Desa Wongkai Royke Ponggohong menyampaikan laporan perkembangan Desa Wongkai. Selanjutnya Tim Penilai melaksanakan tanya jawab secara langsung kepada Perangkat Desa, BPD, LPMD dan utusan masyarakat mengenai perkembangan pembangunan desa dan kemajuannya, serta peran partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang. Setelah itu, Tim Penilai memeriksa sistem administrasi desa dan melihat dari dekat perkembangan desa dengan mengitari dan mengelilingi Desa Wongkai. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala-kepala SKPD Kabupaten Mitra, serta Hukum Tua se-Kecamatan Ratahan Timur dan perutusan kecamatan, desa, organisasi. Camat Ratahan Timur Johana Untu didampingi Sekcam Jantje Wantah, SE mengatakan, pihaknya sudah maksimal memback up dengan melakukan pendampingan berbagai kesiapan. Bahkan pihaknya yakin Desa Wongkai bisa masuk nominasi Regional. Dan tentunya ada harapan desa lain bisa menikuti langkah Desa Wongkai dalam penataan desa, terutama termuatnya profil desa secara online.

Penandatanganan Hibah KPU Mitra Rp 24 Miliar

        

Ratahan , Rabu (14/06/2017). Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Mitra dengan KPU Mitra untuk penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebesar Rp 24.084.236 dilakukan di aula Kantor Bupati, antara Bupati Mitra, James Sumendap SH dan Ketua KPU Mitra, Drs Aske Benu, MSi bersama anggota KPU. Penandatanganan ini disaksikan Ketua DPRD Mitra Drs Tavif Watuseke, Wakil Ketua DPRD Tonny Lasut, anggota DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang ada di Minahasa Tenggara. Hibah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Mitra Tahun Anggaran 2017, APBD Perubahan 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam ketentuannya bahwa hibah dalam bentuk dana segar ini hanya boleh dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2018. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaran, hingga berakhirnya proses pemilihan. Untuk proses pencairan hibah sebagaimana kesepakatan, dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap.

Dalam sambutan Bupati menyatakan bahwa Pemkab Mitra telah menyiapkan anggaran termasuk untuk Pasangan Calon (Paslon) dari 4 (empat) pasangan partai politik dan 1 (satu) dari independen. Bupati mengingatkan kepada Komisioner KPU Mitra, Sekretaris KPU agar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Mitra, dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Karena harapan pemerintah bukan hanya sukses pilkadanya saja, tetapi sukses juga administrasi sehingga tak akan tersandung dengan persoalan hukum. Juga sekiranya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, meskipun berbeda pilihan, beda kemauan dan beda keinginan. Mengenai persatuan dan kesatuan haruslah dijaga secara bersama.

        

Mitra Tuan Rumah Hari Lanjut Usia Nasional Provinsi Sulut

 

Ratahan, Selasa (13/06/2017). Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2017 dengan tema “Hidup Bermartabat di Usia Senja Lanjut Usia Sejahtera” dipusatkan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Acara dilaksanakan di Sport Hall Kantor Bupati, yang dibuka secara simbolis oleh Asisten II Pemkab Mitra, Drs Robby Ngongoloy, ME. Hadir dalam ini Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, Wakil Bupati Mitra Ronald Kandoli, Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, KetuaDPRD Mitra Drs Tavif Watuseke, Wakil Ketua Tonny Lasut, AMTm beserta anggota DPRD Corry Kawulusan dan Sammy Pongilatan, Komisi Daerah Lansia Sulawesi Utara, Kadis Sosial Sulut Grace Punuh MKes, pejabat Pemkab Mitra diantaranya Kadis  Sosial Mitra Fenggy Wurangian SE,MSi, Kadis PMD Jotje Wawointana.

Menurut Bupati Mitra, James Sumendap, SH, kehadiran dua ribuan lansia ini sekiranya ada makna dan manfaat tersendiri bagi lansia. Karena terkumpulnya para lansia menandakan bahwa usia memang telah terbilang tua namun jiwa dan semangat masih muda. Sehingga hal ini harus dijadikan panutan dan contoh bagi generasi penerus untuk tetap giat dan gigih dalam menjadikan hidup ini semakin berwarna dengan terus menelorkan ide-ide brilian dan inovatif.

Kadis Kesehatan Provinsi dr Debby Kalalo dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum kepedulian pemerintah kepada lansia, berupa jaminan kesehatan di seluruh panti werda, peningkatan pelayanan kesehatan bagi lansia di puskesmas, pelayanan posyandu lansia di seluruh kabupaten dan kota, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan mata, pemeriksaan laboratorium untuk penyakit tidak menular, yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan hak-hak lansia.

Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI dr Anung Sugihantono MKes mengatakan, jajaran Kemenkes memberikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Pemprov Sulut dan Pemkab Mitra yang telah menyelenggarakan kegiatan yang besar ini. Dimana lansia merupakan panutan generasi ke depan, karena selalu tampil ceria dan semangat. Kepada Puskesmas, klinik kesehatan serta fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan dan perlakuan khusus kepada lansia.

 

 

        

 

Bupati dan Ketua DPRD Tinjau Lokasi Bencana Alam

      

Tombatu, Senin (12/06/2017). Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, James Sumendap, SH dan Ketua DPRD Drs Tavif Watuseke, bersama para AsistenPemkab Mitra, serta sejumlah Kepala Dinas terkait, langsung bergerak cepat mengunjungi beberapa titik lokasi bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda pemukiman dan perkebunan/persawahan di Desa Kali, Kali Oki Desa Betelen Satu dan Kecamatan Tombatu.Bupati memberlakukan status darurat bencana selama enam hari sampai kondisi terkendali. Serta memerintahkan pihak-pihak terkait untuk segera mendirikan tenda bencana dan membuka posko kesehatan di lokasi.

Bersama dengan adanya rombongan Bupati dan Ketua DPRD Mitra, alat berat dikerahkan untuk membersihkan bongkahan-bongkahan tanah longsor maupun material yang menutupi badan jalan. Disamping itu pula, berbagai hal yang dianggap penting untuk dilakukan, segera diatur teknis pelaksanaannya di lapangan. Saat turun lapangan, Bupati beserta rombongan juga meninjau daerah aliran sungai dari wilayah Kecamatan Tombatu sampai di Kecamatan Touluaan, sekaligus memantau debit air sungai, kawasan persawahan yang terdampak banjir dan rumah penduduk yang yang terkena longsor.

Akibat bencana alam ini, setidaknya puluhan hektar sawah baik yang sudah siap dipanen, maupun yang belum berbuah akhirnya rusak tertimbun tanahdan lumpur. Begitu pula lahan perkebunan yang ditanami tanaman cengkih dan kelapa menjadi rusak karena terbawa derasnya hujan dan lumpur. Bahkan puluhan rumah penduduk rusak akibat longsoran tanah. Tak luput pula jalan protokol yang menghubungkan Desa Kali Kecamatan Tombatu dengan Desa Ranoketang Atas Kecamatan Touluaan, sempat tertutup.

      

Bupati Tegaskan WTP Sebagai Bukti Integritas, Kinerja dan Akuntabilitas Semakin Membaik

Manado, Jumat (09/06/2017) – Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, setelah BPK RI menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 mengenai administrasi dan tata kelola keuangan.

Dengan demikian, ini yang keduakalinya Kabupaten Mitra mendapatkan WTP, dimana tiga tahun lalu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kembali menyabet WTP, Bupati Mitra James Sumendap, SH langsung banjir pujian dari berbagai komponen dan lapisan masyarakat karena telah mampu mempertahankan predikat WTP.

Namun menurut Bupati, prestasi tersebut bukanlah hanya terfokus sebagai keberhasilannya semata-mata. Melainkan itu dicapai karena kerja sama tim. Yakni seluruh perangkat daerah dan tentunya atas peran DPRD. “Dengan diraihnya kembali WTP, membuktikan adanya integritas, kinerja dan akuntabilitas sudah semakin baik di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara,” tukas Bupati.

WTP ini bisa dikatakan sebagai kado atau hadiah HUT Kabupaten Mitra ke-10 yang baru saja dirayakan Tanggal 23 Mei lalu. Sehingga, kata Bupati, ini menjadi pemacu sekaligus pendorong agar LKPD tahun 2017 ini, yang nantinya akan diumumkan oleh BPK RI pada tahun 2018, Mitra harus kembali mempertahankan opini WTP. Karena menurutnya, menjadi dambaan semua Kepala Daerah untuk meraih prestasi seperti itu. “Mitra harus hattrick untuk meraih WTP, ayo kita satukan tekad untuk mewujudkannya,” ujar Bupati.

 

                                    

Mitra Kembali Raih Opini WTP

Manado, Jumat (09/06/2017). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara oleh Auditor Utama KN VI BPK RI Bapak Sjarifudin Mosii, SE, MM kepada Pimpinan DPRD dan Bupati/Walikokta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, disimpulkan bahwa penyususnan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, bagi Pemda yang memperoleh WTP, telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis aktual, telah diungkapkan secara memadai, serta telah menyusun unsur-unsur SPI, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Walaupun masih terdapat permasalahan, namun tidak berpengaruh langsung dan material. Juga terdapat Pemda yang belum memperoleh WTP, yakni Pemda dalam penyusunan laporan keuangannya telah sesuai SAP berbasis akrual, telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, namun masih terdapat hal-hal yang signifikan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

BPK menyimpulkan bahwa opini atas laporan Keuangan pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 adalah sebagai berikut

  1. Kota Bitung                                                              Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  2. Kabupaten Minahasa                                             Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  3. Kabupaten Kepulauan Sitaro                                Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  4. Kota Kotamobagu                                                    Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  5. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur            Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  6. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan          Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  7. Kota Tomohon                                                         Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  8. Kabupaten Minahasa Utara                                  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  9. Kabupaten Kepulauan Sangihe                            Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  10. Kabupaten Minahasa Tenggara                           Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  11. Kabupaten Bolaang Mongondo Utara               Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  12. Kabupaten Kepulauan Talaud                             Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  13. Kabupaten Minahasa Selatan                              Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  14. Kota Manado                                                           Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  15. Kabupaten Bolaang Mongondow                       Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Laporan Hasil Pemeriksaan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yang meliputi fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan. Akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang disarankan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan ayat 3 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Mitra dan Sulut Perkuat Penanganan Bencana Daerah

Ratahan, (Kamis, 08/06/2017). Pemkab Minahasa Tenggara (Mitra) bekerjasama dengan Biro Kesra Setda Pemprov Sulut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Penanganan Bencana Daerah Tahun 2017, di Aula Kantor Bupati Mitra.

Asisten I Kabupaten Mitra, Drs GH Mamahit dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya Rakor ini, harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar koordinasi dalam rangka penanganan bencana di daerah, bisa lebih kuat dan baik. Apalagi di Mitra, ancaman bencana selalu ada, dimana adanya gunung berapi Soputan yang aktif. Selain itu, kondisi daerah pegunungan, serta daerah pesisir pantai yang sangat luas, maka koordinasi senantiasa terus di lakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari penetapan kebijakan pembangunan, pencegahan bencana tanggap darurat dan rehabilitasi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ir Noldy Liow, dalam sambutan mengatakan, bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, kondisi geografis, geolofis, hidrologis dan demografis, yang menentukan kemungkinan terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Baik disebabkan faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Semua itu berpotensi menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya. Sehingga pihaknya merasa sangat tepat jika kegiatan tersebut dilaksanakan di Mitra, sehubungan Mitra daerah rawan bencana nomor 2 di Sulut.

Rakor ini juga sebagai upaya bagaimana mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan penanganannya, yang bisa terjadi kapan saja yang disebabkan faktor alam maupun disebabkan ulah manusia. Dengan kondisi topografi Mitra, membuat daerah ini rawan bencana. Karena terdapat gunung api aktif Soputan, juga termasuk daerah lawan longsor, rawan banjir dan rawan tsunami di daerah pesisir. Sehingga perlu dilaksanakan rakor untuk memperkuat koordinasi terkait penanganan bencana,tanggap darurat bencana dan upaya antisipasi yang semakin baik serta pola penanganan pasca bencana tepat cepat dan baik.

Tampil sebagai nara sumber rakor yaitu Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Sulut, yang adalah juga isteri dari Wakil Gubernur Sulut, dr Kartika Devi Tanos, Mars, Kadis Sosial Mitra Fenggy Wurangian, Kaban BPBD Mitra Ferry Uway.