Perda Rabies Disosialisasikan

Ratahan, Kamis (30/03). Bertempat di Lamet Kelurahan Tosuraya Barat Kecamatan Ratahan, Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara bersama Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Utara, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan  Hewan Beresiko Rabies yang dihadiri seluruh Kepala Desa Se Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kepala Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Sulut DR. Ir. Arie Bororing, M.Si membawakan meteri tentang “BAHAYA RABIES BAGI HEWAN PENULAR RABIES”.  Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh Virus Rabdoviridae, dimana dalam Perda mengamanatkan bahwa Setiap pemilik Hewan Peliharan Rumah (HPR) wajib: memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya; memiliki Kartu Registrasi HPR; memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies; memiliki kartu vaksinasi; memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya; mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau memakai alat pengaman, apabila membawa keluar dari pekarangan rumah.

Masyarakat diharapkan memiliki peran serta dalam pemeliharaan Hewan dengan baik, program vaksinasi, pembatasan kepemilikan hpr, melaporkan korban gigitan Hewan Peliharan Rumah (HPR), melaporkan dan menangkap Hewan Peliharan Rumah (HPR) yang menggigit untuk diisolasi. Ketentuan Pidana (Pasal 20) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7, 8 AYAT 2, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Tenggara Ir. Elly Sangian menyampaikan, karena sudah ada Perda Rabies, maka penting harus disosialisasikan kepada kepala desa ke masyarakat, yakni proses penanganan pada hewan-hewan peliharaan yang menjadi sumber virus Rabies.

 

 

Legislatif Expo SulutGo, DPRD Minahasa Tenggara Pamer Kegiatan 2016

Manado 28/3/2017. Dalam perhelatan Pameran Legislatif Expo yang dilaksanakan 28-30 Maret 2017 , DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara ikut serta dengan menampilkan visual berbagai kegiatan ditahun 2016 seperti saat pelaksanaan persidangan beserta berbagai produk Peraturan daerah yang dihasilkan DPRD dipamerkan, beserta profil pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara ikut dipamerkan. Dengan harapan apa yang sudah dikerjakan dapat diketahui dan dipromosikan oleh masyarakat di Sulawesi Utara lebih khusus masyarakat Minahasa Tenggara.

 

Bupati Sampaikan LKPJ Tahun 2016

RATAHAN, Senin (27/03). DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2016, bertempat di ruang Sidang DPRD.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Drs Tavif Watuseke, didampingi Wakil Ketua Tonny Hendrik Lasut Am.Tm dan Katrien Mokodaser, serta dihadiri Wakil Bupati Ronald Kandoli.

Bupati James Sumendap mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2016 merupakan kewajiban pemerintah serta wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat konstitusional.

Penyampaian laporan ini merupakan kewajiban pemerintah serta wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat konstitusional dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Bahkan tahapan ini sesuai kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan daerah yang meliputi kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sekda Warning LKPD dan LKIP Dituntaskan

RATAHAN, Sabtu (18/03). Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Tenggara (Mitra), Ir Farry Liwe memberikan warning keras kepada Perangkat Daerah agar segera menuntaskan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Kepada Perangkat Daerah diberikan waktu hanya sampai pekan depan. Karena menurut Sekda bahwa deadline waktu ini sejalan dengan jadwal yang ditargetkan. Bahkan pihaknya sudah menegaskan hal tersebut kepada Badan Keuangan Daerah agar semuanya tuntas pada Tanggal 31 Maret.

”Ini harus tuntas secepatnya karena akan diajukan ke DPRD,” tegasnya.

Limit waktu ini, menurutnya sudah menjadi komitmen bersama bahwa untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK, sehingga kerja semua lini haruslah kerja maksimal.

Selain  LKPD, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) sudah masuk di Inpektorat, sehingga target sebelum 31 Maret LKIP Kabupaten Mitra sudah dimasukkan ke Kemenpan RB.

DPRD Mitra Sahkan Tiga Ranperda

RATAHAN, Rabu (08/03). Bertempat di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Tenggara (Mitra) yang dipimpin ketua Dekab Tavif Watuseke, didampingi Wakil ketua, Tonny Lasut dan Khaterin Mokodaser, digelar Paripurna Pengesahan Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun ketiga Perda yang disahkan yaitu Penggunaan Pasar Rakyat, Penamaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) dan Adminitrasi Kependudukan.

Bupati James Sumendap SH, dalam kesempatan itu, memberikan apresiasi bagi pimpinan DPRD bahkan Pansus, yang sudah bekerja maksimal, sehingga disahkannya tiga ranperda tersebut.

“Pada intinya saya memberikan apresiasi yang setingi-tingginya atas kinerja pimpinan bahkan pansus dewan yang sudah bekerja keras. Sehingga tiga ranperda tersebut boleh disahkan sebagaimana jadwal yang diharapkan,” kata Bupati.

Ditegaskannya, ketika tiga ranperda yang disahkan agar langsung ditindaklanjuti oleh instansi masing-masing, sebab ini untuk kepentingan publik. Dan dalam pelaksanaannya, diharapkan peran DPRD dalam melakukam pengawasan terhadap tiga ranperda yang telah disahkan.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga diminta agar proaktif membantu setiap program pemerintah. Dengan melakukan ktitik yang membangun demi kemajuan Kabupaten Mitra.

Kemenkopolhukam Kunjungi Mitra, Website Kembali Aktif

Ratahan, Senin (06/03). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI)  melalui Kelas Depan (Keasdepan) 2 /VII Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika melaksanakan Kunjungan Kerja ke  Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka Rapat Koordinasi dengan unsur Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hadir pada kesempatan ini, Asisten Deputi  (Asdep) Kordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam Marsma TNI Dr. Sigit Priyono, GSC, SIP, MSc  didampingi Kepala Bidang Telekomunikasi Asisten Deputi 2/VII Kemenko Polhukam, Kolonel Benny Pasaka, SAP, MSc bersama Tim. Dalam kunjungan kerja ini dilaksanakan pertemuan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara  di hadiri oleh Ketua DPRD Kab. Minahasa Tenggara Drs Tafiv Watuseke besarta anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Ir Farry Liwe, MSc bersama perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Maksud kedatangan Tim Kemenko Polhukam ke Kab. Minahasa Tenggara dalam rangka menanggapi serta tindak lanjut surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara mengenai permohonan Hosting di Kemenko Polhukam RI.

Dalam pemaparan Ketua Tim Marsma TNI Dr. Sigit Priyono, GSC., SIP, MSc memaparkan topik di bidang Komunikasi dan Informasi khususnya tentang kemanan Informasi serta  di tindak lanjutinya surat permohonan dari Kepala Dinas dengan disediakannya fasilitas hosting website Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara  di Servernya Kemenko Polhukam dimana standar kemanan websitenya telah memenuhi standar keamanan internasional dengan nilai A+  dan menurut hasil assessment SSL (Secure Socket Layer) telah memenuhi 3 standar internasional yaitu :  PCI DSS, HIPAA dan NIST.

Dalam dialog dengan Tim dari Kemenko Polhutkam dengan jajaran Pemerintah Kab.Minahasa Tenggara  bersama perangkat daerah dan staf khusus Bupati beserta anggota DPRD  menyampaikan isu-isu strategis khususnya bidang komunikasi dan Informasi yang menjadi perhatian di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyampaikan terima kasih  kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) RI atas kunjungannya di Kabupaten Minahasa Tenggara serta atas bantuannya telah memberikan fasilitas Hosting pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Keesokan harinya yakni Selasa, Tim Kemenkopolhukam, melakukan survey di wilayah terluar dan pesisir antaranya Pantai Lakban. Ini dimaksudkan agar tim melihat dari dekat topografi Kabupaten Mitra. Pada Rabu, Tim meninjau Kantor Diskominfo sekaligus berdialog mengenai sistem keamanan teknologi. Serta bertatap muka dengan Bupati Mitra James Sumendap, SH di Lamet. Pada kesempatan itu, Bupati berharap Tim Kemenkopolhukam memberikan masukan ke pemerintah pusat agar lebih memberikan perhatian khusus pada daerah yang berbatasan dengan negara lain. Apalagi kata Bupati, perairan atau laut bisa menjadi pintu masuk untuk jalur transit ideal jaringan teroris.

 

 

Teken Pakta Integritas, Bupati Wajibkan Pejabat Utamakan Pelayanan

Ratahan, Senin (27/02). Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap SH mewajibkan para pejabat untuk mengutamakan pelayanan ke masyarakat. Hal tersebut dikatakan bupati pada penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja eselon II.

Menurut Sumendap, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 49 Tahun 2011 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, semua pejabat pemerintah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.

‘’Kegiatan ini jangan hanya jadi seremonial melainkan harus diimplementasikan kepada masyarakat. Saya minta pejabat bertindak profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” tegasnya.

Untuk penilaian kinerja tambah Bupati, para ASN harus punya komitmen menjalankan program perencanaan di setiap SKPD. Dimana ditargetkan ke depan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mitra harus mendapat nilai B. Setelah penandatangan ini, harus segera diikuti ke semua jajaran secara berjenjang yakni eselon III dan IV.

Pasar Liwutung Diresmikan, 6 Bulan Gratis Retribusi

Pasan, Kamis (23/02/2017). Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara James Sumendap, SH meresmikan Pasar Liwutung.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Tenggara :

 

Momentum ini sesungguhnya merupakan manifestasi (wujud nyata) dari pada perjuangan bapak Bupati yang mengambil langkah terobosan yakni membangun komunikasi dan koordinasi dengan kementrerian perdagangan RI dan Dinas Perindag Provinsi Sulut guna sinkronisasi program dalam pelaksanaan kegiatan sehingga Kabupaten Minahasa Tenggara mendapat sentuhan kebijakan dalam bentuk DAK.

 

BAPAK BUPATI DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut :

 Pertama, bahwa dasar pelaksanaan acara peresmian dan pengoperasian pasar rakyat pasan adalah :

  1. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
  2. Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang pedoman pembangunan dan pengolahan sarana perdagangan.

 

Kedua, bahwa maksud dan tujuan pembangunan pasar adalah mengakselerasi laju roda perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara, peningkatan pendapatan asli daerah, dan yang paling utama yakni sebagai media transaksi yang menyediakan beragam kebutuhan masyarakat lokal.

 

Ketiga, bahwa asset Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara pada pasar ini terdiri dari  :

  • Luas tanah ± 1.260  (seribu dua ratus enam puluh meter bujur sangkar).
  • Luas bangunan permanen ±……………. Adapun jumlah kios yakni 9 unit serta 1 kantor petugas pasar dan 1 unit los 75 pedagang.

 

Keempat, pembangunan pasar rakyat pasan dilaksanakan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016, dengan alokasi anggaran sebesar satu milyar tiga ratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah.

 

Kelima, penataan-penataan ketika pasar ini beroprasi, kami selaku Dinas yang membidangi mengacu pada peraturan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional pasal 19 ayat 3 huruf C yang mengamatkan “penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelolah pasar.

 

Pertumbuhan Ekonomi Capai 6,7 Persen

Ratahan, Jumat (17/02). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara menyatakan, pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2016 menyentuh angka 6,7 persen, atau lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan pada tahun 2015 yang tumbuh 6,16 persen.

“Pertumbuhan ekonomi daerah kita, seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia mengalami pertumbuhan mencapai 6,7 persen,” kata Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Minahasa Tenggara Kyrie Ruata.

Ia menuturkan pertumbuhan ekonomi tersebut, dipengaruhi oleh sejumlah indikator utama yang meningkatkan Produk Domestik Regional Bruta (PDRB) per kapita pada tahun 2016 berjumlah Rp 35.172.936, atau lebih tinggi dari tahun 2015 Rp 34.486.967.

Indikator yang paling mempengaruhi adalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga mendorong peningkatan PDRB per kapita.

Bahkan kegiatan pembangunan dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara.

Dimana pengaruh dari pembangunan memang sangat besar, khususnya untuk jalan-jalan penghubung, infrastruktur pertanian, sampai pembangunan pasar yang mendorong sektor perdagangan di daerah.

Dengan capaian yang ada maka Pemerintah Daerah terus memberikan perhatian terhadap peningkatan terhadap ekonomi kerakyatan. Caranya, melaksanakan percepatan pemantapan program-program khusus dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.

 

 

Sekda Mitra Buka Bimtek Penyusunan LAKIP

MANADO, Kamis (16/02). Menindaklanjuti penyerahan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kementrian PAN-RB, Pemkab Mitra melalui Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Mitra, menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP yang dilaksanakan di Lagon Hotel Manado.

Tahun 2016 meraih predikat cukup atau ‘CC’ dari Kementrian PAN-RB. Tahun ini Pemkab Mitra menargertkan LAKIP mendapat predikat AA.

‘’Saya minta para SKPD dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya akan pelaksanaan Bimtek ini, agar proses penyusunan LAKIP tahun 2017 tidak mendapat kendala dan penilaian LAKIP bisa naik sampai penialaian AA,’’ujar Liwe saat membuka kegiatan.

Bimtek ini lanjutnya, sangat penting untuk lebih meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, dan kinerja dari seluruh jajaran di Pemkab Mitra.

Pembawa materi pada Bimtek tersebut, Kabag Perencanaan Kinerja dan Anggaran Agusdin Muttakin Ak MM dan Kasubid Analisis Singkronisasi Kebijakan Akuntabilutas Pemerintah di Kementerian PAN-RB