MINAHASA TENGGARA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara resmi memulai lembaran kerja tahun anggaran 2026 dengan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Bupati Ronald Kandoli memimpin langsung prosesi penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas yang diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah serta Camat se-Kabupaten Minahasa Tenggara di Aula Lantai III Kantor Bupati, Senin (9/2/2026).

Langkah strategis ini merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penandatanganan ini menjadi dokumen hukum dan moral bagi para pejabat dalam menjalankan tugas sepanjang tahun berjalan.

Bupati Ronald Kandoli dalam sambutannya menegaskan bahwa tanda tangan di atas meterai tersebut bukan sekadar urusan administrasi atau rutinitas tahunan. Menurutnya, dokumen tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban moral yang besar kepada Tuhan, negara, dan khususnya kepada seluruh masyarakat Minahasa Tenggara.

Ada empat poin utama yang ditekankan Bupati dalam arahannya. Pertama, mengenai integritas dan budaya kerja BerAKHLAK. Ia menuntut transformasi budaya kerja dengan menghapuskan segala bentuk praktik gratifikasi maupun suap. Bupati mengingatkan bahwa secanggih apa pun sistem yang dibangun akan runtuh jika aparatur tidak memiliki integritas.

Kedua, Bupati meminta birokrasi beralih ke orientasi hasil nyata atau outcome. Pejabat diminta tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap program kerja memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ketiga, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui prinsip money follows program. Setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus efektif dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menghindari pola kerja yang hanya menyalin program tahun sebelumnya tanpa evaluasi.

Keempat, Bupati menekankan penghapusan ego sektoral. Permasalahan krusial seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi daerah wajib diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat.

Menutup arahannya, Bupati Ronald Kandoli memberikan peringatan tegas bahwa dokumen yang telah ditandatangani tersebut akan menjadi instrumen utama dalam evaluasi jabatan. Pemantauan kinerja setiap instansi akan dilakukan secara berkala dan ketat. Ia memastikan bahwa jika target tidak tercapai atau ditemukan pelanggaran integritas, maka konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan akan ditegakkan secara profesional.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan perangkat daerah, para camat, serta unsur terkait di lingkungan pemerintah kabupaten. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan menjadi simbol dimulainya pengabdian yang lebih terukur di tahun 2026.